Bekasi — DPRD Minta Pemkot Bongkar JPO Tidak Ramah Lansia

Di tengah hilir mudik kendaraan yang memadati jalan-jalan utama Kota Bekasi, keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang mulanya dibangun sebagai sarana keselamatan kini justru sering kali dihindari warga. Tangga-tangga beton yang curam dan menjulang tinggi kerap menjadi benteng pemisah yang sulit ditaklukkan, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta ibu hamil. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang menilai infrastruktur penyeberangan saat ini belum memenuhi prinsip dasar kemudahan dan kenyamanan publik.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan pentingnya langkah drastis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas penyeberangan yang ada. Ia menilai, fungsi utama JPO sebagai ruang publik yang aman akan hilang jika tidak mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Saran saya kalau memang JPO tidak ramah terhadap lansia ya dibongkar saja. Kemudian perbaiki kembali agar lansia juga bisa menggunakan fasilitas tersebut," tegas Sardi Effendi, Kamis (10/9/2026).

Desakan Evaluasi Total dan Modernisasi Infrastruktur

Menurut Sardi, keberadaan sarana penyeberangan jalan memiliki peranan yang sangat vital di tengah berkembangnya mobilitas perkotaan. Namun, perencanaan pembangunan JPO di masa lalu kerap kali mengabaikan aspek inklusivitas sosial. Tangga yang terlalu terjal serta tidak tersedianya fasilitas penunjang seperti ramp (bidang miring) atau lift penyeberangan membuat warga usia senja memilih pasrah ketimbang harus bersusah payah menaiki puluhan anak tangga.

DPRD Kota Bekasi mendesak agar Pemkot Bekasi segera menginventarisasi titik-titik JPO bermasalah. Langkah rekayasa ulang konstruksi harus menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mempertahankan struktur lama yang terbukti menyulitkan pengguna jalan.

"Masyarakat itu butuh JPO untuk menyebrang, kalau tidak ada JPO, susah masyarakat menyebrang jalan raya. Maka dari itu JPO yang ada harus dibuat agar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat," kata Sardi menambahkan.

Fenomena Penyeberang Jalan Nekat dan Risiko Keselamatan

Berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, terlihat fenomena memprihatinkan di mana banyak warga Kota Bekasi lebih memilih menyeberang langsung di tengah riuhnya lalu lintas jalan raya. Keberanian menantang bahaya ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk reaksi atas sulitnya mengakses fasilitas JPO yang tersedia.

Dampaknya, keberadaan jembatan penyeberangan orang menjadi sepi dari para pengguna dan berpotensi mangkrak. Selain meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, kondisi ini juga berpotensi menciptakan area-area rawan kejahatan akibat minimnya aktivitas warga di atas JPO.

Berikut adalah perbandingan kondisi JPO saat ini dengan standar sarana penyeberangan inklusif yang diharapkan DPRD Kota Bekasi:

Mewujudkan Kota Inklusif dan Ramah Pejalan Kaki

Pembangunan infrastruktur perkotaan modern di Kota Bekasi seyogianya berpijak pada prinsip desain universal. Ketersediaan sarana publik yang mudah dijangkau oleh semua golongan bukan sekadar pemenuhan hak sipil, tetapi juga bentuk perlindungan nyata pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya.

DPRD Kota Bekasi berharap dorongan evaluasi ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh dinas teknis terkait. Penataan ulang JPO di Kota Bekasi diharapkan menjadi batu pijakan menuju transformasi kota yang lebih ramah, aman, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.