BRUSEL — Uni Eropa Batasi Sewa Airbnb Demi Atasi Krisis Hunian

Krisis hunian yang kian mencekik kota-kota besar di Benua Biru mendorong Komisi Eropa mengambil langkah tegas. Dalam upaya mengembalikan keterjangkauan tempat tinggal bagi warga lokal, badan eksekutif Uni Eropa resmi meluncurkan Affordable Housing Package pada Rabu (9/9). Langkah strategis ini dirancang khusus untuk menekan lonjakan properti sewaan jangka pendek ala Airbnb yang dinilai menjadi salah satu pemicu utama meroketnya tarif sewa dan kelangkaan rumah di pusat-pusat pariwisata.

Selama beberapa tahun terakhir, komersialisasi hunian menjadi tempat penginapan turis telah mengubah wajah kota-kota besar seperti Barcelona, Paris, hingga Amsterdam. Properti yang dulunya dihuni oleh keluarga, pekerja esensial, dan mahasiswa kini beralih fungsi menjadi komoditas pariwisata berprofit tinggi, yang secara perlahan mengikis keberadaan komunitas lokal dan merusak struktur sosial kota.

Tekanan Krisis Perumahan yang Kian Meluas

Tingkat keparahan krisis tempat tinggal ini tercermin nyata dalam survei Eurobarometer terbaru pada Juni 2025. Data resmi menunjukkan bahwa sekitar 40 persen masyarakat Eropa menganggap ketersediaan hunian terjangkau sebagai masalah besar di lingkungan tempat tinggal mereka. Angka tersebut makin memprihatinkan di wilayah perkotaan, di mana persentasenya melonjak hingga 50 persen atau mencakup separuh dari total populasi kawasan kota.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan pentingnya intervensi kebijakan ini guna melindungi hak-hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau di negeri sendiri.

“Kelangkaan hunian terjangkau merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi banyak warga Eropa kita. Para pekerja esensial dan mahasiswa kini tidak lagi mampu bertempat tinggal di wilayah tempat mereka mengabdi dan menuntut ilmu,” ujar Ursula von der Leyen dalam keterangannya.

Wewenang Baru untuk Otoritas Lokal

Melalui kerangka kebijakan baru ini, Komisi Eropa memberikan amunisi hukum bagi otoritas lokal di wilayah yang dikategorikan sebagai area di bawah tekanan hunian (areas under housing stress). Pemerintah daerah kini memiliki dasar legal yang kuat untuk membatasi pembelian properti yang ditujukan semata-mata untuk bisnis sewa jangka pendek seperti Airbnb atau platform serupa.

Langkah pembatasan ini diharapkan mampu membendung konversi masif dari rumah tinggal menjadi akomodasi turis, sehingga pasokan rumah untuk pasar sewa jangka panjang dapat kembali pulih.

Harmonisasi Pasar dan Batas Kewenangan Uni Eropa

Secara konstitusional, Uni Eropa memang tidak memiliki wewenang langsung untuk mencampuri kebijakan perumahan domestik negara-negara anggotanya. Masalah tata ruang dan hukum pertanahan sepenuhnya berada di bawah jurisdiksi pemerintah nasional maupun pemerintah regional masing-masing negara.

Kendati demikian, Komisi Eropa memanfaatkan kewenangannya dalam merumuskan dan menyelaraskan aturan pasar tunggal (*internal market*). Melalui pendekatan harmonisasi regulasi pasar ini, Uni Eropa berhasil menjembatani batasan kewenangan tersebut demi menghadirkan solusi kolektif atas krisis sosial yang kian mengkhawatirkan.

Meskipun inisiatif ini disambut hangat oleh berbagai pengamat sosial, muncul pertanyaan besar di kalangan publik: Apakah langkah harmonisasi pasar ini cukup ampuh untuk meredam gelombang krisis hunian yang sudah telanjur berakar mendalam? Penataan ulang pasar sewa jangka pendek diprediksi akan menghadapi tantangan berat dari industri pariwisata serta para pemilik modal yang selama ini menikmati keuntungan tinggi dari bisnis akomodasi wisata.

Dengan diluncurkannya paket kebijakan baru ini, bola kini berada di tangan pemerintah daerah untuk memanfaatkan wewenang tersebut secara efektif. Warga Eropa menantikan perubahan nyata agar kota-kota mereka tidak hanya ramah bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga kembali layak dan terjangkau untuk dihuni oleh warga lokalnya sendiri.