Budi Gunadi Sadikin Masuk Bursa Puncak WHO, Begini Cara Pemilihannya

Keputusan soal siapa yang memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization) sering dianggap urusan diplomat di Jenewa, padahal dampaknya menyentuh dapur rumah kita: kecepatan vaksin tiba, ketahanan sistem deteksi wabah, hingga standar layanan kesehatan digital yang dipakai puskesmas. Ibarat seperti perusahaan raksasa dengan 194 pemegang saham berupa negara anggota, arah kebijakan WHO sangat ditentukan oleh satu figur eksekutif tertinggi. Karena itu, kabar masuknya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ke bursa calon Direktur Jenderal WHO layak dicermati publik. Ia kini bersaing dengan tiga nama lain, dan proses pemilahan kandidat telah bergulir sejak April 2026.

Dari Fisika dan Perbankan ke Ekosistem Kesehatan Digital

Budi Gunadi Sadikin bukan politisi yang tumbuh dari jalur partai. Lulusan teknik fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ini membangun karier di industri teknologi informasi dan perbankan, sempat menangani urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lalu memimpin Kementerian Kesehatan sejak akhir 2020. Rekam jejaknya paling banyak dibicarakan pada bidang transformasi digital: pengembangan aplikasi pelacak penularan pada masa pandemi yang kemudian ditata menjadi ekosistem data kesehatan nasional, menyatukan rekam medis elektronik (electronic medical record/EMR) dari ribuan fasilitas kesehatan dalam satu platform. Ibarat seperti membangun jalan tol data, puskesmas dan rumah sakit kini terhubung pada jalur yang sama. Pengalaman implementasi teknologi berskala besar inilah yang kerap disebut sebagai modal utamanya di panggung global.

Mekanisme Pemilihan: Ibarat Rekrutmen CEO Multinasional

Lalu, bagaimana cara dunia memilih pimpinan tertingginya? Prosesnya ibarat rekrutmen chief executive officer (CEO) sebuah korporasi multinasional, hanya saja pemegang sahamnya berupa negara. Pertama, negara anggota mengusulkan kandidatnya masing-masing. Kedua, Dewan Eksekutif (Executive Board) yang beranggotakan 34 negara melakukan penyaringan: visi dan rekam jejak kandidat diuji, termasuk melalui sesi wawancara. Ketiga, Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) yang melibatkan 194 negara anggota mengangkat pemenang untuk masa jabatan lima tahun. Ringkasannya seperti ini:

Kursi yang diperebutkan kini dipegang Tedros Adhanom Ghebreyesus dari Etiopia, yang menjabat sejak 2017 dan memasuki penghujung periode keduanya menuju 2027. WHO sendiri bukan lembaga muda: berdiri sejak 7 April 1948 dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss, organisasi ini tumbuh menjadi penentu standar global, mulai dari penamaan virus, izin penggunaan darurat vaksin, hingga protokol perjalanan saat krisis kesehatan.

Teknologi Digital dan AI Jadi Isu Utama

Persaingan kali ini diperkirakan sangat dipengaruhi satu tema: teknologi. WHO telah membentuk unit khusus kesehatan digital dan menerbitkan strategi global pengembangan kesehatan digital periode 2020-2025, mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (AI, Artificial Intelligence) serta machine learning atau pembelajaran mesin untuk mempercepat deteksi dini wabah, mendukung penelitian, dan menaikkan efisiensi layanan. Bagi para kandidat, kemampuan menjelaskan bagaimana algoritma dan deep tech diterapkan secara etis dan setara antarnegara menjadi ujian tersendiri. Ibarat seperti memilih kapten kapal di tengah gelombang disrupsi digital: kemampuan menavigasi teknologi bukan lagi nilai tambah, melainkan keharusan.

"Pemimpin WHO berikutnya tidak cukup hanya menguasai epidemiologi. Ia harus melek teknologi digital, sebab wabah berikutnya akan dipercepat oleh mobilitas global dan justru diredam oleh kecepatan pengolahan data," ujar seorang pengamat tata kelola kesehatan global yang mengikuti proses pemilihan.

Arti Penting bagi Indonesia dan Tantangan ke Depan

Bagi Indonesia, kehadiran Budi Gunadi Sadikin dalam bursa ini bermakna ganda. Secara simbolik, belum pernah ada putra Indonesia memimpin WHO sejak organisasi tersebut berdiri pada 1948. Secara praktis, apabila terpilih, isu yang selama ini diperjuangkan Jakarta—mulai dari kedaulatan produksi vaksin, pemerataan akses teknologi kesehatan, hingga kemandirian data—akan memperoleh ruang lebih besar di meja kekuasaan global. Persaingannya tidak ringan karena tiga kandidat lain membawa rekam jejak dan dukungan diplomatik masing-masing, sementara setiap negara memiliki kepentingan regional yang berbeda.

Yang pasti, hasil proses yang dimulai April 2026 itu akan menentukan wajah respons kesehatan dunia untuk lima tahun ke depan. Bagi pembaca awam, artinya sederhana: siapa pun yang menang akan memengaruhi seberapa cepat vaksin baru disetujui, seberapa matang sistem peringatan dini pandemi, dan seberapa inklusif inovasi kesehatan digital menjangkau negara berkembang. Mengawal proses ini dengan cermat berarti memastikan suara kesehatan global benar-benar mewakili seluruh ekosistem, termasuk Indonesia.