DPR Cecar Ditjen PAS Soal Nama Ferdy Sambo di Klaster Mewah Lapas

Rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan mencecar alasan institusi tersebut hanya menyebut satu nama, yakni Ferdy Sambo, ketika memaparkan temuan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pertanyaan tajam mengalir soal transparansi data dan dugaan tebang pilih dalam pengungkapan kasus.

Polemik bermula ketika perwakilan Ditjen PAS memaparkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah warga binaan yang diduga menikmati fasilitas istimewa di balik tembok lapas. Dalam paparan itu, nama mantan Kadiv Propam Polri yang terjerat kasus pembunuhan berencana itu disebut secara eksplisit, sementara sejumlah nama lain yang disebut dalam temuan awal justru tidak muncul ke permukaan. Anggota dewan menilai penyebutan yang tidak utuh berpotensi menutupi pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab.

Kecurigaan soal Tebang Pilih Nama

Beberapa legislator menyoroti mengapa narasi publik seolah hanya berpusat pada Ferdy Sambo. Menurut mereka, temuan klaster mewah di Lapas Cibinong semestinya dibuka secara menyeluruh, termasuk siapa saja penghuni yang menempati kamar dengan fasilitas di luar standar, bagaimana mekanisme aksesnya, dan siapa petugas yang memberi izin. Kecurigaan menguat karena pemaparan dinilai tidak disertai data pembanding yang memadai.

"Kalau memang temuan ini serius, jangan hanya satu nama yang disebut. Kami minta daftar lengkapnya dibuka, supaya publik bisa menilai apakah ini penegakan aturan atau sekadar pencitraan."

Anggota dewan menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal figur tertentu, melainkan menyangkut sistem pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Mereka menilai penyebutan satu nama berisiko mengalihkan perhatian dari akar masalah, yakni lemahnya kontrol internal, praktik pungli, dan budaya impunitas yang diduga mengakar di sejumlah lapas.

Respons Ditjen PAS dan Janji Pembenahan

Pihak Ditjen PAS bersikeras bahwa penyebutan nama dalam rapat merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang masih berjalan. Mereka berdalih sejumlah nama belum dapat diumumkan karena menunggu pendalaman dan verifikasi. Namun argumen tersebut tidak sepenuhnya meredam kegelisahan anggota dewan yang menuntut keterbukaan sejak awal.

Dalam rapat itu terungkap sejumlah fakta kunci yang menjadi sorotan:

• Lapas Cibinong diduga memiliki kamar dengan fasilitas eksklusif, mulai dari pendingin ruangan hingga perabot di luar standar penghuni biasa.
• Ferdy Sambo menjadi satu-satunya nama yang disebut terbuka dalam paparan, memicu dugaan selektivitas informasi.
• Anggota dewan meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan blok hunian dan aliran izin akses khusus.
• Ditjen PAS diminta menyerahkan daftar lengkap warga binaan yang diperiksa dalam waktu terbatas.

Pengamat kebijakan pemasyarakatan menilai pola pengungkapan yang setengah hati justru memperkuat persepsi bahwa intervensi terhadap lapas berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak, bukan kasus tunggal.

Ujian Kredibilitas Reformasi Pemasyarakatan

Kasus ini menjadi ujian serius bagi agenda pembenahan pemasyarakatan yang dikampanyekan pemerintah. Tanpa keterbukaan data, publik sulit menilai apakah temuan klaster mewah di Cibinong merupakan gejala tunggal atau bagian dari praktik yang lebih luas. DPR berjanji akan mengawal proses ini, termasuk memanggil kembali pihak terkait bila daftar nama tidak segera diserahkan.

Sejumlah anggota dewan juga mendesak agar sanksi tegas dijatuhkan kepada petugas yang terbukti memfasilitasi perlakuan istimewa. Mereka menekankan bahwa keadilan di dalam lapas adalah cermin dari keadilan negara secara keseluruhan.

Hingga rapat berakhir, belum ada kepastian kapan Ditjen PAS akan membuka seluruh nama yang diperiksa. Yang jelas, tekanan publik dan DPR kini mengarah pada satu tuntutan: transparansi tanpa tebang pilih.