DPRD Kota Bogor Siapkan RAD Perlindungan Anak Tanggapi Kekerasan Dini

Fenomena kekerasan yang melibatkan anak-anak di Kota Bogor kini telah memasuki titik krisis yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana anak berusia 6 tahun dilaporkan telah terlibat sebagai terduga pelaku aksi kekerasan. Temuan ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, mengingat usia tersebut seharusnya menjadi masa di mana anak-anak mendapatkan pengasuhan yang aman dan penuh kasih sayang.

Menanggapi situasi mendesak ini, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menegaskan bahwa pola penanganan kekerasan anak tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional. Fenomena keterlibatan anak usia dini dalam perilaku kekerasan mengindikasikan adanya keretakan serius dalam ekosistem tumbuh kembang anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pendekatan Holistik dan Rehabilitatif bagi Pelaku Anak

Endah Purwanti, yang juga bertugas sebagai Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, menyatakan bahwa sistem perlindungan anak harus dipahami secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Ketika seorang anak berusia sangat belia menjadi terduga pelaku, ia pada hakekatnya juga merupakan korban dari lingkungan yang tidak kondusif.

"Penanganan tidak boleh berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga wajib menyentuh anak yang menjadi pelaku melalui pendekatan edukatif dan psikologis," tegas Endah dalam keterangannya.

Menurutnya, penanganan berbasis hukum retributif atau hukuman fisik semata tidak akan menyelesaikan akar masalah. Anak-anak yang terlibat dalam dinamika kekerasan memerlukan intervensi medis, psikologis, dan edukatif yang intensif untuk memulihkan trauma serta meluruskan pemahaman sosial mereka. "Anak-anak pada usia sangat muda belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami konsekuensi tindakan secara penuh, sehingga pemulihan psikologis dan edukasi karakter harus menjadi prioritas paling utama," tambahnya.

Penguatan Ketahanan Keluarga dan Edukasi Sejak Dini

DPRD Kota Bogor menilai bahwa benteng utama pencegahan kekerasan adalah penguatan peran keluarga. Berdasarkan analisis lapangan, tingginya angka kekerasan yang melibatkan anak sering kali dipicu oleh kerentanan domestik. Faktor-faktor seperti tingkat perceraian yang tinggi, minimnya waktu komunikasi berkualitas di rumah, serta lingkungan pemukiman yang kurang aman diidentifikasi sebagai pemantik utama munculnya gangguan perilaku pada anak.

Untuk mengatasi persoalan sistemik ini, DPRD mendorong penguatan program pengasuhan (*parenting*) berbasis komunitas serta pengintegrasian materi edukasi perlindungan diri di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Edukasi tersebut mencakup beberapa aspek penting:

• Pengenalan Batasan Tubuh: Mengajari anak bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
• Interaksi Sosial yang Aman: Membekali anak dengan keterampilan bersosialisasi tanpa harus menggunakan kekerasan fisik atau verbal.
• Keterampilan Perlindungan Diri: Melatih keberanian anak untuk melapor kepada orang dewasa yang tepercaya jika mengalami ancaman.

Berikut adalah peta masalah dan fokus intervensi kebijakan yang sedang didorong oleh DPRD Kota Bogor:

Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak 2027

Sebagai langkah konkret dan berjangka panjang, DPRD Kota Bogor tengah mematangkan kerangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak 2027. Peraturan dan pedoman daerah ini dirancang untuk menjadi payung hukum lintas sektor yang mengintegrasikan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta organisasi kemasyarakatan.

Endah menekankan bahwa RAD Perlindungan Anak 2027 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen politik dan anggaran untuk menciptakan lingkungan Kota Bogor yang benar-benar ramah anak. Melalui RAD ini, pemetaan risiko kekerasan akan dilakukan secara terukur hingga ke tingkat rukun warga (RW). "Kita tidak boleh membiarkan masa depan anak-anak Kota Bogor terancam hanya karena kita terlambat merespons sinyal bahaya di lingkungan sekitar mereka," pungkasnya.