Golkar Apresiasi Arahan Menteri ESDM soal Kebijakan Impor BBM

Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang tengah menggodok kebijakan baru terkait impor bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (25/2/2026).

Menurut Abdul Rahman Farisi, arahan Menteri Bahlil merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pasokan energi nasional, tetapi juga pada penguatan kedaulatan ekonomi bangsa. Ia menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus berfluktuasi.

Kedaulatan Energi dan Dampak Fiskal

Dalam pandangan Partai Golkar, persoalan impor BBM bukan sekadar soal ketersediaan stok di SPBU, melainkan menyangkut defisit neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar rupiah. Ketergantungan pada impor BBM selama ini menjadi salah satu penyumbang utama tekanan terhadap cadangan devisa negara. Oleh karena itu, arah kebijakan Menteri ESDM yang mulai membenahi tata kelola impor dinilai sebagai terobosan yang tepat sasaran.

"Kami di Partai Golkar sangat mengapresiasi arahan Pak Menteri ESDM. Ini bukan hanya soal teknis impor, tetapi soal bagaimana negara hadir untuk memastikan energi tetap terjangkau tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi. Langkah ini harus kita kawal bersama," ujar Abdul Rahman Farisi.

Ia menambahkan bahwa penghematan devisa dari perbaikan tata kelola impor BBM dapat dialihkan untuk program-program produktif, seperti hilirisasi energi, pengembangan energi terbarukan, dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, keberanian mengambil kebijakan yang tidak populis namun berdampak jangka panjang adalah tanda kepemimpinan yang visioner.

Perbandingan Pendekatan Kebijakan Impor

Untuk memahami urgensi kebijakan baru ini, penting melihat perbandingan pendekatan antara pola impor lama dan arah baru yang digagas Kementerian ESDM. Tabel sederhana berikut menggambarkan perbedaannya:

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa impor BBM nasional mencapai lebih dari 1 juta barel per hari pada 2025, sebuah angka yang sangat membebani APBN. Dengan kebijakan baru, pemerintah menargetkan penurunan volume impor secara bertahap melalui optimalisasi kapasitas kilang domestik dan diversifikasi sumber energi.

Dukungan Politik dan Harapan ke Depan

Dukungan Partai Golkar ini menegaskan bahwa kebijakan energi menjadi isu lintas partai yang membutuhkan konsensus nasional. Abdul Rahman Farisi berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan pelaku usaha migas, dapat bersinergi mengawal implementasi kebijakan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dalam proses pengadaan dan impor BBM adalah kunci agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan politik yang solid, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan impor BBM secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Langkah Menteri Bahlil Lahadalia ini patut diapresiasi sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional.