Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun Kepengurusan PBNU yang Profesional

Dukungan terhadap langkah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Kikin, dalam menyusun struktur kepengurusan baru terus mengalir dari berbagai elemen organisasi. Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Gus Lilur, secara terbuka menyatakan dukungannya agar formasi jajaran pengurus PBNU mendatang disusun secara profesional, inklusif, dan mampu merepresentasikan keterwakilan kader dari seluruh pelosok Tanah Air.

Menurut Gus Lilur, penyusunan struktur kepengurusan PBNU di era transformasi organisasi saat ini harus bertumpu pada kapasitas individu, integritas moral, serta asas meritokrasi. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, PBNU dinilai membutuhkan jajaran pengurus yang tidak hanya loyal terhadap nilai-nilai keagamaan, tetapi juga adaptif dalam menghadapi dinamika keumatan dan kebangsaan yang kian kompleks.

Meritokrasi dan Keterwakilan Kader Seluruh Nusantara

Gus Lilur menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU memiliki hak prerogatif penuh dan kewenangan mutlak dalam menentukan komposisi kabinet kerjanya sesuai dengan kebutuhan arah gerak organisasi. Oleh karena itu, penerapan standar profesionalisme dan rekam jejak yang teruji dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program-program kerja PBNU ke depan.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji. Kepengurusan harus profesional, inklusif, dan representatif secara nasional,” tegas Gus Lilur.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa representasi nasional tidak boleh dikesampingkan. Keterlibatan kader potensial dari luar Pulau Jawa dipandang sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi struktural dari tingkat pusat hingga ke cabang-cabang di daerah. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam pembentukan jajaran pengurus meliputi:

• Kapasitas dan Integritas: Menempatkan figur yang memiliki kompetensi teknis sekaligus komitmen moral yang teguh.
• Asas Meritokrasi: Penunjukan posisi strategis berdasarkan rekam jejak kerja nyata dan kontribusi nyata terhadap jamiyyah.
• Representasi Wilayah: Memastikan keterwakilan aspirasi dan kaderisasi dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
• Adaptabilitas Tata Kelola: Mampu merespons isu-isu strategis mulai dari pendidikan, ekonomi umat, hingga transformasi digital.

Respons Terhadap Bursa Sekjen dan Portofolio Figur

Menanggapi munculnya sejumlah figur dalam bursa kepengurusan—termasuk nama Lukman Edy yang santer dikaitkan dengan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU—Gus Lilur menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dan konstruktif. Baginya, modal pengalaman di ranah birokrasi pemerintahan maupun organisasi kepemudaan dapat menjadi nilai tambah yang sangat rasional bagi tata kelola PBNU modern.

Gus Lilur menambahkan bahwa pemanfaatan modal manusia (human capital) yang unggul harus diarahkan semata-mata demi efektivitas kerja organisasi. Kolaborasi antara Ketua Umum dan jajaran pengurus hariannya harus senantiasa dievaluasi berdasarkan keselarasan visi serta loyalitas terhadap Khittah NU.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU,” pungkasnya.

Dengan komposisi kepengurusan yang solid, inklusif, dan kapabel, Gus Lilur optimistis PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin akan mampu membawa transformasi kelembagaan yang semakin kokoh dalam melayani umat dan menjaga keutuhan bangsa.