JAKARTA — Komdigi Sebut TikTok dan X Belum Patuhi Aturan PP Tunas

Suasana ruang rapat Komisi I DPR RI mendadak hangat saat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan hasil evaluasi semester pertama implementasi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas). Setelah enam bulan resmi diundangkan, kehadiran aturan ini mulanya digadang-gadang menjadi benteng kokoh bagi keselamatan generasi muda di alam maya. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan jurang pemisah yang cukup lebar antara regulasi dan tingkat kepatuhan dari raksasa teknologi global.

Kementerian Komdigi menyoroti secara tajam sejumlah platform media sosial populer seperti TikTok, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube yang dinilai masih enggan bertindak kooperatif secara penuh. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara masif, fitur-fitur keselamatan krusial yang diamanatkan oleh PP Tunas belum terintegrasi secara sempurna di dalam sistem mereka.

Tantangan Enam Bulan Penegakan Aturan

Dalam pemaparannya di hadapan para wakil rakyat, Menkomdigi menegaskan bahwa keselamatan anak-anak Indonesia tidak bisa ditawar dengan alasan teknis penyesuaian sistem global. Banyak algoritma platform yang masih secara agresif merekomendasikan konten yang tidak sesuai umur kepada pengguna anak-anak dan remaja.

"Kami tidak bisa membiarkan platform digital hanya mengambil keuntungan ekonomi di Indonesia tanpa mau memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak-anak kita dari paparan konten berbahaya," tegas perwakilan Komdigi dalam Rapat Kerja tersebut.

Aturan PP Tunas pada dasarnya mewajibkan penyedia platform digital untuk menerapkan mekanisme verifikasi usia yang lebih ketat, membatasi pengumpulan data pribadi anak, serta menyediakan fitur pelaporan yang cepat tanggap bagi orang tua. Kepatuhan rendah dari platform raksasa ini mencerminkan lemahnya komitmen moral korporasi terhadap perlindungan hak-hak anak di ekosistem digital Indonesia.

Matriks Evaluasi Kepatuhan Platform Digital

Berikut adalah catatan ringkas evaluasi kepatuhan platform digital utama berdasarkan pemantauan langsung Komdigi selama enam bulan terakhir:

Apabila dalam tenggat waktu penyesuaian berikutnya para pengelola platform ini tidak melakukan perbaikan signifikan, Komdigi memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan terukur. Sanksi mulai dari teguran tertulis, denda administratif hingga ancaman terberat berupa pemblokiran akses sementara (takedown) di wilayah hukum Indonesia kini tengah dimatangkan.

Mendorong Ekosistem Digital yang Aman dan Ramah Anak

Upaya penegakan hukum ini tidak berdiri sendiri. Anggota DPR RI juga mendesak Komdigi agar membentuk satgas khusus pemantauan PP Tunas yang bekerja secara berkesinambungan. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat, komunitas penggiat perlindungan anak, dan institusi pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan literasi digital di tingkat keluarga.

Kini, bola panas berada di tangan pengelola platform global. Publik menanti langkah nyata dari TikTok, X, dan YouTube untuk membuktikan komitmen mereka dalam menciptakan ruang siber yang aman, edukatif, dan benar-benar ramah anak demi masa depan generasi penerus bangsa.