Kapolri Tegaskan Jaminan Keamanan Kawasan Industri Kunci Pertumbuhan Investasi

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen penuh dalam menjamin stabilitas keamanan di seluruh kawasan industri nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jaminan keamanan dan kepastian hukum merupakan pilar fundamental untuk menjaga iklim investasi serta keberlangsungan operasional dunia usaha di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons strategis terhadap dinamika ekonomi global dan domestik, di mana kepastian iklim usaha menjadi faktor penentu masuknya modal asing maupun domestik. Polri menempatkan pengamanan sentra-sentra ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda perlindungan aset strategis negara.

"Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan investasi. Polri berkomitmen penuh memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha dari berbagai bentuk gangguan," tegas Kapolri dalam keterangannya di Markas Besar Polri.

Komitmen Penegakan Hukum terhadap Premanisme dan Pungli

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Resor (Polres), pimpinan Korps Bhayangkara menginstruksikan tindakan tanpa kompromi terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang kerap meresahkan pelaku usaha di sekitar kawasan industri.

Kapolri meminta para pengusaha dan pengelola kawasan industri tidak ragu untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi kepolisian apabila menemukan indikasi pemerasan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang transparan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Kolaborasi Strategis Polri dan Asosiasi Pelaku Usaha

Guna merealisasikan target investasi nasional yang dipatok pemerintah, Polri terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, serta asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Kawasan Industri (HKI).

Sinergi ini diwujudkan melalui serangkaian langkah taktis pengamanan terpadu di lapangan, antara lain:

1. Pemetaan Potensi Kerawanan: Mengidentifikasi simpul-simpul rawan gesekan sosial dan gangguan keamanan di sekitar Objek Vital Nasional (Obvitnas) serta Kawasan Industri Strategis.
2. Optimalisasi Pengamanan Obvitnas: Menerapkan standar pengamanan berbasis manajemen risiko sesuai dengan regulasi sistem manajemen pengamanan Polri.
3. Penyediaan Saluran Pengaduan Cepat: Membuka hotline khusus bagi pelaku usaha untuk melaporkan segala bentuk tindak intimidasi, pungli, maupun sabotase operasional secara real-time.
4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar: Mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan dan kemitraan masyarakat guna meminimalkan kesenjangan sosial yang berpotensi memicu konflik.

Menopang Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Keberhasilan menjaga kondusivitas kawasan industri diyakini berkontribusi langsung pada pencapaian target realisasi investasi nasional tahun 2024 yang dipatok menembus Rp1.650 triliun. Kepercayaan investor global sangat bergantung pada jaminan kepastian hukum dan ketiadaan gangguan keamanan berskala mikro maupun makro.

Polri memastikan bahwa seluruh personel di wilayah operasional industri akan terus bersiaga melakukan patroli rutin, asistensi pengamanan, serta penegakan hukum tegas demi melindungi hak berusaha dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.