MAGELANG — DPRD Kota Magelang Rancang Perda Perlindungan Ekonomi Kreatif

Suasana hangat diskursus pembangunan ekonomi tampak mewarnai Gedung DPRD Kota Magelang. Di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif nasional, Pemerintah Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat untuk memberikan perhatian khusus bagi para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Melalui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terbaru, langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa ekosistem kreatif di Kota Getuk tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu bertumbuh secara berkelanjutan dan mandiri.

Langkah legislatif ini lahir dari optimisme terhadap potensi besar para pemuda dan wirausahawan lokal. Selama ini, para penggiat seni, kuliner, kriya, hingga pengembang teknologi digital sering kali berjalan tanpa payung hukum yang memadai. Oleh karena itu, DPRD Kota Magelang secara resmi mengusulkan regulasi khusus yang dirancang untuk membuka ruang ekspresi yang lebih luas, memberikan akses permodalan, serta melindungi hak kekayaan intelektual para kreator lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Payung Hukum untuk Mengakselerasi Potensi Lokal

Inisiatif pendorong Raperda Ekonomi Kreatif ini dipandang sebagai momentum krusial dalam menata arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan, disampaikan bahwa keberadaan peraturan daerah akan menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, menyediakan fasilitas pendukung, serta menggelar pelatihan berkala secara terstruktur.

"Kita tidak bisa membiarkan kreativitas anak-anak muda berjalan tanpa arah dan perlindungan hukum yang jelas. Perda ini hadir sebagai wujud nyata komitmen daerah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan akses pendanaan, hingga perlindungan hak cipta bagi setiap karya," ujar perwakilan pimpinan DPRD Kota Magelang saat menyampaikan nota pengantar Raperda.

Regulasi ini diharapkan memicu sinergi lintas sektor yang lebih solid. Kota Magelang yang berada di jalur strategis kawasan pariwisata nasional dinilai memiliki modal sosial dan budaya yang melimpah. "Kreativitas lokal adalah mesin pertumbuhan baru yang tidak akan pernah habis diserap waktu jika dikelola dengan regulasi yang tepat," tegas salah seorang tokoh penggerak komunitas kreatif setempat.

Mendorong Daya Saing dan Proteksi Kekayaan Intelektual

Salah satu poin vital yang tertuang dalam usulan Raperda adalah aspek pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak produk karya asli kreator Magelang yang rentan ditiru atau diklaim pihak lain tanpa memberikan nilai ekonomi yang adil kepada penciptanya. Dengan hadirnya Perda Ekraf, Pemkot Magelang diwajibkan memfasilitasi pendaftaran HKI secara gratis atau bersubsidi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kreatif.

Selain aspek legalitas karya, aksesibilitas terhadap permodalan dan sarana prasarana menjadi fokus utama lainnya. Regulasi ini akan mendorong pembentukan pusat inkubasi bisnis kreatif serta penyediaan fasilitas co-working space yang memadai di sudut-sudut kota. Diharapkan, minimal 17 subsektor ekonomi kreatif yang diakui pemerintah pusat dapat terakomodasi secara bertahap dan sistematis di Kota Magelang.

Penetapan Raperda Ekonomi Kreatif ini diyakini akan menjadi pilar utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah. Dengan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan dilindungi hukum, para pelaku ekraf di Kota Magelang optimistis dapat bertransformasi menjadi pemain utama dalam peta industri kreatif, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi pascapandemi secara inklusif.