Meksiko Rilis Data Korupsi, Negara Bagian Hidalgo Catat Kasus Pungli Tertinggi

Praktik korupsi dan pungutan liar masih menjadi tantangan sistemik yang menyelimuti birokrasi di Meksiko. Berdasarkan hasil Survei Nasional Kualitas dan Dampak Pemerintah (ENCIG) yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional Meksiko (INEGI), sebanyak 15,6 persen warga yang melakukan pengurusan dokumen administratif (trámite), pembayaran layanan publik, maupun interaksi dengan otoritas pada tahun 2025 mengaku pernah menjadi korban tindakan koruptif.

Survei komprehensif yang menjangkau 46.000 rumah tangga di seluruh wilayah Meksiko ini memberikan pemetaan faktual mengenai seberapa sering masyarakat berhadapan dengan tindakan melanggar hukum saat mengakses hak dasar mereka. Interaksi paling rentan tercatat terjadi pada sektor pelayanan administratif dasar dan penegakan hukum di lapangan.

Hidalgo Menjadi Wilayah dengan Tingkat Korupsi Tertinggi

Data analitis INEGI mengungkapkan disparitas geografis yang cukup mencolok antarwilayah di Meksiko. Negara Bagian Hidalgo menempati posisi teratas sebagai kawasan dengan tingkat risiko korupsi paling tinggi di negara tersebut.

Di negara bagian Hidalgo, sebanyak 21,5 persen warga yang berinteraksi dengan aparat pemerintah sepanjang tahun lalu menjadi korban pemerasan atau permintaan uang suap. Angka ini secara signifikan berada di atas rata-rata nasional, menandakan rapuhnya pengawasan birokrasi di kawasan tersebut.

"Praktik uang pelicin yang dikenal secara lokal sebagai 'mordidas' bukan lagi sekadar penyimpangan oknum, melainkan telah menjadi beban biaya tambahan yang dipaksakan kepada warga saat berurusan dengan otoritas publik," ungkap laporan evaluasi tata kelola tersebut.

Untuk memberikan gambaran perbandingan data yang lebih rinci, berikut adalah ringkasan indikator utama dari laporan resmi INEGI:

Dinamika Penyuapan dan Institusi yang Paling Dipercaya

Bentuk interaksi koruptif yang paling mendominasi pengalaman warga adalah penyuapan langsung. Masyarakat sering kali berada pada situasi serba salah di mana pembayaran tidak resmi menjadi jalan pintas untuk mempercepat prosedur birokrasi yang rumit atau menghindari sanksi hukum dari oknum aparat.

Selain mencatat frekuensi kejadian, laporan ENCIG juga membedah peta kepercayaan publik terhadap lembaga kepemerintahan. Hasilnya menunjukkan tingkat ketidakpercayaan tertinggi bermuara pada kepolisian lalu lintas dan instansi birokrasi tingkat kotamadya, yang dinilai paling rawan melakukan praktik pemerasan.

Sebaliknya, lembaga seperti institusi militer dan otoritas tingkat federal masih mencatatkan tingkat kepercayaan yang relatif lebih tinggi di mata publik, meskipun tuntutan akan transparansi anggaran dan akuntabilitas kerja terus menguat.

Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Meksiko tidak cukup hanya dengan pengetatan regulasi tertulis. Digitalisasi penuh pada layanan publik serta pemangkasan ikatan tatap muka antara pejabat dan warga menjadi langkah mutlak guna menghentikan mata rantai suap hingga ke tingkat daerah.