Nobel Ekonomi 2024 Ungkap Tiga Kunci Pertumbuhan 8 Persen

Bayangkan sebuah negara yang ekonominya tumbuh 8 persen setiap tahun. Dalam satu dekade, pendapatan rata-rata warganya bisa berlipat lebih dari dua kali. Bagi Indonesia, target pertumbuhan 8 persen yang terus digaungkan sejumlah kalangan bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan harapan konkret akan lapangan kerja yang melimpah, upah yang naik, dan kelas menengah yang semakin besar. Pertanyaannya, apa syarat untuk sampai ke sana? Jawaban itu coba dirumuskan oleh salah satu pemikir ekonomi paling berpengaruh saat ini.

Siapa James A. Robinson dan Mengapa Pendapatnya Berbobot

James A. Robinson adalah peraih Nobel Ekonomi 2024, sebuah penghargaan yang diterimanya bersama dua kolega atas penelitian panjang tentang bagaimana institusi politik dan ekonomi sebuah negara menentukan kesejahteraan warganya. Ia dikenal karena gagasan bahwa nasib ekonomi suatu bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan alam atau letak geografis semata, melainkan oleh kualitas lembaga, aturan main, dan distribusi kekuasaan di dalamnya.

Karena latar itulah, ketika Robinson berbicara tentang tiga jalur menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen, pernyataannya bukan ramalan motivasi, melainkan kesimpulan dari studi komparatif lintas negara selama bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa lompatan pertumbuhan setinggi itu hanya mungkin terjadi jika sebuah negara berhasil menata fondasi kelembagaannya, bukan sekadar menyuntikkan stimulus jangka pendek.

Tiga Jalur Menuju Pertumbuhan Delapan Persen

Dalam kerangka yang dipaparkan Robinson, ada tiga rute yang harus ditempuh secara bersamaan. Pertama, pembangunan institusi ekonomi yang inklusif. Maksudnya, aturan pasar, akses kredit, dan perlindungan hukum harus terbuka bagi usaha kecil maupun besar, bukan hanya menguntungkan segelintir konglomerat. Ibarat sebuah jalan tol, kalau hanya satu jalur dibuka untuk mobil mewah sementara kendaraan umum dihalangi, maka arus ekonomi akan macet di titik tertentu.

Kedua, pembangunan institusi politik yang inklusif. Robinson dan banyak ekonom pembangunan meyakini bahwa tanpa distribusi kekuasaan yang terbuka, kebijakan ekonomi cenderung bias dan rapuh. Ketika warga punya saluran untuk menuntut akuntabilitas, negara lebih kecil kemungkinan membuang dana untuk proyek mercusuar yang tidak produktif.

Ketiga, transformasi struktural yang berkelanjutan. Negara perlu mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor bernilai tambah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti manufaktur canggih dan jasa berbasis pengetahuan. Inilah yang di Indonesia sering disebut hilirisasi dan pengembangan deep tech (teknologi canggih berbasis riset mendalam).

Menurut Robinson, kekayaan sumber daya alam ataupun bonus demografi tidak otomatis menjadi mesin pertumbuhan. Tanpa institusi yang inklusif, keduanya justru bisa berubah menjadi sumber konflik dan ketimpangan.

Posisi Indonesia di Tengah Tiga Jalur Itu

Indonesia sebenarnya punya modal besar. Populasi lebih dari 270 juta jiwa, pasar domestik raksasa, dan sektor digital yang tumbuh pesat. Ekonomi digital nasional diproyeksikan menembus ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun, sementara program hilirisasi nikel telah menyedot investasi besar. Namun, pertumbuhan nasional masih berkisar 5 persen, belum 8 persen.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tiga jalur itu saling terkait. Hilirisasi, misalnya, akan sulit memberi nilai tambah maksimal jika tata kelola perizinan masih berbelit dan sumber daya manusia kurang siap. Di sisi lain, belanja riset Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga, padahal machine learning (pembelajaran mesin) dan teknologi kesehatan menjadi motor baru ekonomi global.

Jalan Menuju Pertumbuhan Tinggi Bukan Sprint, Tapi Maraton

Robinson mengingatkan bahwa pertumbuhan 8 persen menuntut kesabaran. Reformasi kelembagaan memerlukan waktu puluhan tahun, bukan satu siklus kabinet. Negara-negara yang berhasil melompat, seperti Korea Selatan pada dekade 1960-1990, menempuh jalur itu dengan disiplin, investasi pendidikan, dan tata kelola yang relatif bersih.

Kesimpulannya, target 8 persen bukan mustahil, tetapi ia menuntut lebih dari sekadar janji politik atau subsidi sesaat. Indonesia perlu membenahi aturan main ekonomi, membuka ruang partisipasi, dan mendorong inovasi berbasis teknologi. Tanpa itu, angka 8 persen hanya akan berputar sebagai slogan, bukan menjadi kenyataan yang bisa dirasakan rakyat.