Pakar Hukum Filipina Desak Reformasi Aturan Status Legal Anak

MANILA — Di tengah riuk pikuk modernisasi hukum sosial di Asia Tenggara, perdebatan mendasar mengenai hak-hak anak kembali mencuat di Manila. Seorang pakar hukum terkemuka dan pejuang hak asasi manusia dari Ateneo de Manila University, Atty. Amparita S. Sta. Maria, melontarkan seruan kuat agar sistem hukum keluarga Filipina segera meninjau ulang aturan mengenai status perkawinan orang tua dan legitimasi anak. Dalam forum akademik terbaru, ia menegaskan bahwa hukum nasional tidak boleh lagi terpenjara oleh label-label tradisional yang mengelompokkan anak berdasarkan status pernikahan orang tua mereka.

Selama bertahun-tahun, Kode Keluarga Filipina (Family Code of the Philippines) memberlakukan pemisahan yang cukup ketat antara anak yang lahir dari pernikahan sah dan anak yang lahir di luar pernikahan. Pemisahan ini tidak hanya menciptakan stigma sosial yang mendalam, tetapi juga berimplikasi langsung pada hak waris, penggunaan nama keluarga, serta hak pengasuhan. Menurut Sta. Maria, kerangka hukum yang ada saat ini sudah tidak selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak internasional yang mengedepankan hak konstitusional setiap individu sejak lahir.

Mengutamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam pandangannya, negara harus menggeser fokus utama dari status hukum hubungan orang tua menjadi hak intrinsik dan kesejahteraan anak itu sendiri. Kategori tradisional yang membatasi hak-hak anak berisiko melanggar hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat tanpa diskriminasi.

"Hukum keluarga harus melihat melampaui label tradisional legitimasi dan memberikan bobot yang lebih besar pada kondisi nyata serta kepentingan terbaik bagi anak," tegas Atty. Amparita S. Sta. Maria saat membuka forum hukum di Manila.

Ia menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembuatan kebijakan dan putusan pengadilan. Ketika sebuah negara mengabaikan realitas sosial dan tetap mempertahankan aturan usang, anak-anaklah yang menanggung beban ketidakadilan akibat kondisi kelahiran yang berada di luar kendali mereka.

Perbandingan Sistem Hukum Keluarga dan Usulan Reformasi

Untuk memahami urgensi perubahan ini, penting untuk melihat bagaimana kerangka hukum saat ini berdampak pada hak-hak anak jika dibandingkan dengan usulan reformasi berbasis hak asasi manusia.

Menuju Hukum Keluarga yang Lebih Inklusif

Pembaruan hukum keluarga di Filipina diakui bukanlah perkara mudah. Sebagai negara dengan tradisi keagamaan dan konservatisme yang kuat, hukum keluarga kerap dipandang sebagai benteng pertahanan moralitas publik. Namun, Sta. Maria mengingatkan bahwa perlindungan nilai-nilai sosial tidak boleh mengorbankan masa depan dan keadilan bagi anak-anak.

Reformasi ini dinilai sangat mendesak mengingat semakin kompleksnya dinamika keluarga modern di Filipina, termasuk meningkatnya jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan formal. Data menunjukkan bahwa jutaan anak lahir di luar pernikahan resmi setiap tahunnya, dan mereka terus menghadapi diskriminasi hukum yang ketat. Para ahli merekomendasikan agar Kongres Filipina segera mengambil langkah konkret untuk merevisi undang-undang yang diskriminatif ini demi menyesuaikannya dengan Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC).

Langkah yang diusulkan oleh Sta. Maria mendapatkan dukungan luas dari komunitas hukum dan organisasi hak asasi manusia. Peninjauan ulang aturan legitimasi ini diharapkan menjadi awal dari transformasi hukum keluarga yang lebih humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di masa depan.