Pakar: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Diremehkan

JAKARTA — Pakar Keamanan dan Ketahanan Pangan, Eko Hari Purnomo, menegaskan bahwa insiden keracunan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebelah mata hanya karena persentase kasusnya terlihat kecil secara statistik. Dalam penyediaan pangan massal bagi anak sekolah, standar keamanan pangan wajib ditempatkan pada tingkat prioritas tertinggi tanpa kompromi.

Menurut Eko, rasio persentase yang rendah tidak dapat dijadikan pembenaran atau dalih untuk mengabaikan risiko kesehatan publik. Setiap satu kasus keracunan menyangkut keselamatan jiwa peserta didik dan mencerminkan adanya celah kritis dalam rantai pasok serta higienitas pengolahan makanan skala besar.

"Keamanan pangan tidak bisa diukur semata-mata lewat angka statistik yang rendah. Ketika satu anak saja mengalami keracunan, itu menandakan adanya kegagalan sistemik dalam rantai kontrol kualitas yang harus segera dievaluasi total," ujar Eko dalam keterangannya.

Kronologi dan Pemetaan Titik Rawan Distribusi

Berdasarkan catatan evaluasi uji coba dan implementasi program makan massal di berbagai daerah, risiko kontaminasi pangan umumnya terjadi akibat lemahnya pengawasan pada alur distribusi:

1. Fase Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku: Pemilihan bahan baku mentah yang tidak segar atau terkontaminasi mikroorganisme patogen sejak dari pemasok lokal tanpa uji kelayakan memadai.
2. Fase Pengolahan di Dapur Sentral: Ketidakpatuhan terhadap standar Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik (CPPB-SS), termasuk kontaminasi silang antara bahan mentah dan matang serta sanitasi juru masak.
3. Fase Pengemasan dan Waktu Tunggu (Holding Time): Makanan yang telah matang disimpan dalam suhu ruang berbahaya (danger zone antara 5°C hingga 60°C) selama lebih dari empat jam sebelum dikonsumsi.
4. Fase Distribusi dan Konsumsi di Sekolah: Keterlambatan pengiriman logistik ke sekolah-sekolah yang menyebabkan makanan basi atau mengalami fermentasi saat diterima oleh siswa.

Urgensi Standardisasi dan Sertifikasi Dapur Penyedia

Untuk meminimalkan potensi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di masa mendatang, pemerintah didesak untuk menerapkan protokol keamanan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) pada seluruh unit penyedia makanan.

Eko menyarankan sejumlah langkah mitigasi terstruktur yang harus dijalankan secara ketat oleh kementerian terkait, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dinas kesehatan setempat:

• Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi: Mewajibkan seluruh katering dan Satuan Pelayanan MBG mengantongi izin resmi sebelum menyalurkan menu.
• Pelatihan Penjamah Makanan: Memberikan edukasi berkala mengenai higienitas personal dan penanganan suhu makanan kepada seluruh staf dapur.
• Pemberian Label Batas Waktu Konsumsi: Menyertakan label jam matang dan batas waktu maksimal konsumsi pada setiap kotak makanan guna menghindari konsumsi makanan basi.
• Penguatan Sistem Pengawasan Cepat: Menyediakan kanal pelaporan darurat dan respons medis terpadu di setiap satuan pendidikan untuk menangani indikasi keracunan secara cepat.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan target kuantitas porsi dan kecukupan gizi mikro semata, melainkan juga memperketat audit rantai pasok demi menjamin bahwa setiap porsi makanan yang sampai ke tangan peserta didik aman dari bahaya biologi, kimia, maupun fisik.