Setiap kali kamu mengetik pertanyaan ke asisten AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) atau mengunggah foto ke cloud, ada mesin besar yang bekerja di latar belakang. Mesin itu bukan abstraksi virtual: ia berada di dalam gedung bernama pusat data, yang terus-menerus membutuhkan listrik dan pendingin. Kini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa ledakan permintaan AI berpotensi membebani sumber daya air dan energi secara signifikan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang giat membangun infrastruktur digital.
Ini penting bagi kehidupan sehari-hari karena konsekuensinya bukan sekadar tagihan listrik negara yang naik. Air yang dipakai mendinginkan server bisa bersaing dengan kebutuhan pertanian dan rumah tangga, sementara tambahan beban listrik berarti pembangkit baru—yang masih didominasi batu bara di Tanah Air—harus dinyalakan. Ibarat membangun gedung pencakar langit di tengah kota tanpa memperhitungkan kapasitas jalan dan pasokan air, keputusan yang diambil hari ini akan terasa dampaknya bertahun-tahun ke depan.
Ukuran Masalah: Angka yang Perlu Diketahui
Menurut estimasi International Energy Agency (IEA), konsumsi listrik pusat data global berada di kisaran 415 terawatt-jam (TWh) pada 2024, atau sekitar 1,5% dari total pemakaian listrik dunia. Dengan laju pengembangan pusat data AI saat ini, proyeksi itu dapat menembus sekitar 945 TWh pada 2030—setara dengan gabungan konsumsi listrik Jepang dan Kanada. Laporan berjudul Energy and AI yang dirilis April 2025 itu juga menegaskan bahwa pusat data menjadi salah satu pendorong tercepat pertambahan permintaan energi global.
Sisi air sering luput dari perhatian. Server AI berdaya tinggi memakai unit GPU (Graphics Processing Unit/unit pemroses grafis) seperti Nvidia H100 yang harganya berkisar 25.000–40.000 dollar AS per unit dan mengonsumsi daya ratusan watt. Panas yang dihasilkan harus dibuang, dan cara paling umum adalah evaporative cooling: air menguap dan menyerap panas. Konsekuensinya, satu fasilitas berskala besar bisa menghabiskan ratusan ribu liter air per hari. Studi akademik pada 2023 bahkan memperkirakan satu sesi percakapan singkat dengan chatbot setara sekitar 500 mililiter air, meski angka ini sangat bervariasi tergantung lokasi dan metode pendinginan.
Analogy Sederhana untuk Memahami Dampaknya
Bayangkan pusat data sebagai dapur raksasa. Semakin sering orang memesan masakan (permintaan AI), semakin panas dapurnya, semakin banyak gas dan listrik yang terbakar, serta semakin banyak air yang dipakai mencuci dan mendinginkan. Jika satu dapur masih bisa ditanggung kota, bagaimana jika yang bermunculan puluhan dapur sekaligus? Di situlah letak kekhawatiran yang disampaikan PBB: skalanya bukan lagi soal satu perusahaan, melainkan ekosistem industri global.
Bagi Indonesia, konteksnya kian relevan. Pertumbuhan kebutuhan data center nasional dipacu oleh aturan data (data localization), ekspansi layanan streaming, hingga implementasi machine learning (pembelajaran mesin) di sektor perbankan dan ritel. Beberapa operator besar telah mengumumkan rencana pembangunan fasilitas berkapasitas ratusan megawatt. Pertanyaannya sederhana: dari mana daya dan airnya?
Jalan Tengah: Efisiensi dan Kebijakan
Industri tidak berdiam diri. Desain fasilitas kini banyak beralih ke sistem pendinginan tertutup yang mendaur ulang air, efisiensi energi dinyatakan lewat rasio PUE (Power Usage Efficiency/rasio pemakaian daya total terhadap daya komputasi), dengan angka ideal mendekati 1,1. Beberapa operator juga memindahkan beban komputasi ke daerah beriklim dingin agar pendinginan alami mengurangi konsumsi energi. Teknologi silicon yang lebih hemat daya, konsolidasi beban kerja, hingga algoritma model yang lebih ringan ikut menekan jejak operasional.
Namun efisiensi teknis saja tidak cukup tanpa kebijakan. Pemerintah perlu mewajibkan pelaporan konsumsi air dan energi pusat data, mendorong sumber energi terbarukan, serta mengatur tata letak fasilitas agar tidak bersaing langsung dengan kebutuhan warga. Transparansi data publik akan membuat perbandingan antaroperator bisa dilakukan secara objektif, bukan sekadar klaim pemasaran.
Peringatan PBB pada akhirnya bukan ajakan memadamkan inovasi, melainkan pengingat bahwa kemajuan teknologi selalu memiliki biaya nyata. Seperti membangun jalan tol, kita boleh melaju cepat, asalkan fondasi, air, dan energinya dihitung matang sejak awal. Konsumen pun punya peran: memilih layanan yang transparan, membatasi permintaan komputasi yang tidak perlu, dan menuntut jawaban atas pertanyaan paling sederhana—teknologi yang kita pakai sehari-hari, sebenarnya makan berapa air dan listrik?
Comments (0)