Prabowo Terbitkan Inpres 11/2026, Larang Keras Pembakaran Hutan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Regulasi strategis ini berfokus pada penguatan penegakan hukum larangan pembakaran hutan serta optimalisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah tegas ini diambil guna memutus rantai bencana kabut asap musiman yang kerap merugikan sektor ekonomi, kesehatan masyarakat, dan hubungan diplomatik antarnegara. Melalui beleid anyar tersebut, pemerintah pusat memberikan mandat langsung kepada kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah untuk bertindak responsif dan tanpa pandang bulu.

Komitmen Tanpa Kompromi terhadap Pelestarian Lingkungan

Dalam pertimbangan Inpres Nomor 11 Tahun 2026, ditekankan bahwa degradasi lingkungan akibat karhutla telah mencapai ambang batas yang mengancam target penurunan emisi karbon nasional. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat pengawasan wilayah konsesi maupun kawasan hutan lindung.

"Pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi korporasi maupun individu yang sengaja membersihkan lahan dengan membakar. Penegakan hukum harus tuntas dari hulu ke hilir demi masa depan ekosistem nasional," tegas pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan.

Pemerintah menilai bahwa metode pembukaan lahan bakar (slash and burn) merupakan kebiasaan destruktif yang harus dihentikan secara permanen. Oleh karena itu, Inpres ini memuat panduan komprehensif terkait insentif pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) bagi petani swadaya, sekaligus sanksi berlipat bagi korporasi yang terbukti lalai menjaga konsesinya.

Instruksi Terpadu dan Kolaborasi Lintas Sektor

Guna memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif, Inpres 11/2026 mengoordinasikan belasan lembaga dalam sebuah sistem komando yang terintegrasi. Fokus utama diarahkan pada aksi pencegahan dini dan kesiapsiagaan armada pemadam di titik-titik rawan api.

Sejumlah poin krusial yang diatur dalam instruksi presiden ini meliputi:

• Kementerian Lingkungan Hidup: Mempercepat audit lingkungan dan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti membiarkan titik api meluas di area kerjanya.
• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) & Kejaksaan: Memperkuat penegakan hukum pidana dan perdata tanpa kompromi terhadap aktor intelektual karhutla.
• TNI dan BNPB: Memaksimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta pengerahan personel darat untuk patroli intensif di lahan gambut.
• Pemerintah Daerah: Mengalokasikan APBD secara memadai untuk pencegahan karhutla serta membina masyarakat peduli api di tingkat desa.

Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Real-Time

Selain penegakan regulasi, Inpres ini menuntut modernisasi sistem pemantauan hotspot berbasis citra satelit beresolusi tinggi. Seluruh data titik panas kini dipantau secara real-time oleh pusat komando gabungan sehingga respons pemadaman dapat dilakukan dalam hitungan menit sebelum api merambat ke kubah gambut dalam.

Melalui kebijakan komprehensif ini, pemerintah optimistis dapat menjaga langit nusantara tetap bersih dan membuktikan komitmen global Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim secara nyata dan berkelanjutan.