Salah Sebut Nama, Trump Dituding Biaskan Politik Identitas

Nama seseorang adalah identitas paling dasar. Ketika seorang pemimpin negara keliru menyebut nama seorang kandidat publik hanya karena latar belakang agamanya, insiden kecil itu berubah menjadi cermin besar: bagaimana politik identitas masih menjadi alat yang tajam di panggung kekuasaan. Inilah yang terjadi di Amerika Serikat (AS), ketika Presiden Donald Trump salah melafalkan nama Abdul El Sayed, calon senator dari Partai Demokrat, dengan menyebutnya "Mohammed". Kesalahan tersebut bukan sekadar slip lidah. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih dalam tentang inklusi, representasi, dan cara sebuah bangsa memandang warganya yang berbeda.

Ibarat seperti memanggil seorang teman dengan nama teman lain karena keduanya berasal dari satu daerah, kejadian ini terdengar sepele. Namun dalam konteks politik tingkat tinggi, kesalahan ini menyiratkan bahwa identitas keagamaan dianggap lebih penting daripada nama, rekam jejak, dan gagasan seseorang. Abdul El Sayed bukan sosok sembarangan; ia adalah kandidat yang membawa agenda kesehatan publik, keadilan ekonomi, dan reformasi sistem politik. Menggantikan namanya dengan label generik "Mohammed" berpotensi mereduksi seluruh kapasitasnya menjadi satu kategori identitas semata.

Mengapa Insiden Ini Penting bagi Demokrasi

Dalam ekosistem demokrasi modern, pemilu seharusnya menjadi arena gagasan, bukan pengelompokan identitas. Ketika seorang pemimpin menyelewengkan nama lawan politiknya dengan label yang berkonotasi agama, pesan yang tersampaikan ke publik adalah bahwa perbedaan bukan dinilai sebagai kekayaan, melainkan sebagai ancaman. Penelitian tentang komunikasi politik menunjukkan bahwa penyebutan identitas kelompok secara keliru dapat memperkuat stereotip dan memicu polarisasi di media sosial. Algoritma platform digital, yang bekerja dengan machine learning (pembelajaran mesin), cenderung menyebarkan konten emosional lebih cepat, sehingga kesalahan sekecil apa pun bisa berubah menjadi badai narasi dalam hitungan jam.

Yang lebih penting, insiden ini terjadi di tengah meningkatnya representasi Muslim di parlemen dan pemerintahan lokal AS. Angka menunjukkan bahwa jumlah politisi Muslim di tingkat federal dan negara bagian terus bertambah dalam satu dekade terakhir. Kehadiran mereka bukan simbol, melainkan hasil dari kerja politik yang panjang. Menyangkal nama mereka berarti menyangkal perjalanan demokrasi itu sendiri.

Reaksi Publik dan Dampak pada Elektabilitas

Respons publik terbelah. Pendukung Trump menilainya sebagai kesalahan tidak sengaja yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sementara kritikus melihatnya sebagai pola yang konsisten: menggunakan identitas untuk mendefinisikan lawan. Bagi sebagian pemilih muda dan komunitas diaspora, insiden ini justru memperkuat solidaritas. Data internal dari berbagai lembaga survei memperlihatkan bahwa serangan berbasis identitas sering kali memicu lonjakan donasi kecil dari basis akar rumput, meski juga memperbesar resistensi dari kelompok moderat.

"Kesalahan menyebut nama bukan sekadar persoalan etiket. Ia adalah tanda apakah seorang pemimpin benar-benar melihat rakyatnya sebagai individu," ujar seorang pengamat politik dalam diskusi publik beberapa waktu lalu.

Pelajaran bagi Indonesia pun relevan. Dalam setiap kontestasi elektoral, dari pilkada hingga pemilu presiden, nama dan identitas kandidat kerap menjadi komoditas. Politik identitas bisa memobilisasi massa dengan cepat, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang panjang. Efisiensi kampanye jangka pendek sering bertabrakan dengan kebutuhan kohesi sosial jangka panjang.

Teknologi, Media, dan Masa Depan Representasi

Di era disrupsi informasi, setiap pernyataan pejabat publik dapat diakses, dipotong, dan disebarkan ulang dalam hitungan detik. Platform digital mempercepat penyebaran, tetapi tidak selalu memperbaiki konteks. Karena itu, literasi politik menjadi keterampilan wajib bagi warga negara. Masyarakat perlu mampu membedakan antara kekeliruan spontan dan pola perilaku yang sistematis.

Ke depan, pengembangan teknologi verifikasi fakta berbasis AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) dapat membantu jurnalisme dan publik menelusuri rekam pernyataan pejabat. Namun teknologi saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah budaya politik yang menempatkan nama, gagasan, dan integritas di atas label identitas. Salah menyebut nama mungkin terdengar kecil, tetapi ketika dilakukan oleh orang paling berkuasa, gaungnya mengguncang fondasi inklusi yang sedang dibangun oleh banyak negara, termasuk Indonesia.