toni-kurniadi
Bayangkan satu kasus tuberkulosis (TBC) di sebuah desa terpencil. Jika hanya ditangani rumah sakit kota, pasien bisa putus pengobatan di tengah jalan, kuman menyebar ke tetangga, dan rantai penularan tak pernah putus. Inilah mengapa upaya eliminasi TBC tidak bisa lagi menjadi urusan eksklusif Kementerian Kesehatan. Seluruh lapisan pemerintahan, dari kabupaten sampai kepala desa, kini dituntut turun tangan langsung. Langkah ini menjadi penting karena TBC (tuberkulosis, penyakit infeksi paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis) masih menjadi salah satu penyebab kematian menular terbesar di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) hingga level desa memiliki posisi strategis karena merekalah yang paling dekat dengan warga, memahami kondisi sosial-ekonomi setempat, dan bisa memastikan pasien tidak putus berobat.
"Kolaborasi antarlembaga dan masyarakat sangat penting. Tanpa itu, target eliminasi TBC hanya akan jadi angka di atas kertas," ujar Wiyagus dalam sebuah forum koordinasi.
Mengapa Desa Menjadi Ujung Tombak yang Tak Terbantahkan
Selama ini, penanganan TBC sering terkendala oleh deteksi dini yang lemah. Banyak penderita baru terdiagnosis setelah kondisi paru-paru rusak berat. Di sinilah peran perangkat desa, kader posyandu, hingga puskesmas menjadi krusial. Ibarat seperti sistem keamanan lingkungan (siskamling), jika tetangga sekitar mengetahui ada warga yang batuk lebih dari dua minggu, mereka bisa segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat.
Pemda diberi tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran, menyediakan sarana skrining, dan mengintegrasikan program TBC ke dalam rencana kerja tahunan. Sementara itu, pemerintah desa diharapkan memfasilitasi pendampingan pasien, termasuk menjamin akses transportasi menuju puskesmas. Data Kementerian Kesehatan mencatat, notifikasi kasus TBC di Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 724.000 kasus, dengan estimasi 1.060.000 orang terinfeksi. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi berbasis komunitas, eliminasi pada 2030 sulit tercapai.
Ekosistem Kolaborasi yang Harus Diperkuat
Wiyagus menyoroti bahwa kerja sama tidak cukup hanya antarinstansi pemerintah. Dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat perlu dilibatkan. Dalam konteks ini, teknologi digital dapat mempercepat pelaporan dan pemantauan pasien. Platform sederhana berbasis aplikasi pesan instan, misalnya, bisa dipakai kader untuk mengingatkan jadwal minum obat (Pengobatan TBC minimal enam bulan).
Kemendagri mendorong pemda membentuk tim koordinasi TBC tingkat kabupaten/kota yang melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, dan badan perencanaan pembangunan daerah. Tim ini bertugas memetakan daerah dengan kasus tinggi, memastikan ketersediaan obat, dan melakukan edukasi publik. Algoritma sederhana dalam pendataan dapat membantu memprioritaskan desa dengan prevalensi tertinggi, sehingga sumber daya tidak tersebar tipis.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski kerangka regulasi makin lengkap, implementasi tetap menghadapi sejumlah kendala. Stigma sosial masih membuat sebagian penderita enggan berobat. Selain itu, kapasitas kader di daerah terpencil belum merata. Di beberapa kabupaten, anggaran kesehatan justru terpotong untuk kepentingan lain. Karena itu, Kemendagri menekankan pentingnya pengawasan berjenjang, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa.
Pendekatan ini sejalan dengan strategi global End TB Strategy yang menargetkan penurunan kematian TBC hingga 90 persen pada 2030 dibandingkan 2015. Untuk mencapainya, Indonesia perlu menekan angka kejadian TBC menjadi 10 per 100.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, artinya hanya sekitar 27.000 kasus baru yang boleh terjadi setiap tahun. Ini pekerjaan raksasa yang menuntut sinergi dari tingkat nasional sampai dusun.
Pada akhirnya, eliminasi TBC bukan sekadar proyek kesehatan, melainkan ujian bagi tata kelola pemerintahan dan solidaritas sosial. Jika setiap desa memiliki satu kader yang peduli, satu puskesmas yang sigap, dan satu kepala daerah yang berkomitmen, maka rantai penularan bisa diputus. Teknologi dan inovasi memang membantu, tetapi tanpa sentuhan manusia di level akar rumput, target 2030 hanya akan menjadi catatan kaki sejarah.
Comments (0)