Bapenda Medan Perkuat Kepatuhan Opsen PKB dan Percepat Digitalisasi Transaksi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan secara resmi mempererat koordinasi lintas sektoral guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB. Langkah strategis ini diselaraskan dengan agenda percepatan digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui gelaran Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bertajuk "Membangun Kepatuhan Melalui Kemudahan Pelayanan dan Apresiasi" yang diselenggarakan bersamaan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Medan di Hotel Arya Duta Medan.

Integrasi Kebijakan Opsen PKB dan Optimalisasi PAD

Implementasi kebijakan Opsen PKB menjadi instrumen krusial dalam struktur perpajakan daerah terbaru. Kebijakan ini memungkinkan alokasi penerimaan pajak kendaraan bermotor langsung terbagi secara proporsional dan transparan ke kas daerah tingkat kota, sehingga memperkuat kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur perkotaan.

Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap memimpin langsung agenda tersebut, didampingi jajaran pimpinan daerah termasuk Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen serta Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi. Kehadiran para pemangku kepentingan tingkat tinggi mencerminkan urgensi harmonisasi regulasi penerimaan daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam memastikan sistem perpajakan berjalan adil, akuntabel, dan memberikan kemudahan riil bagi masyarakat pembayar pajak," ungkap representasi pimpinan Pemko Medan dalam agenda tersebut.

Akselerasi Ekosistem Digital Melalui TP2DD

Selain penegakan kepatuhan pajak, High Level Meeting TP2DD menekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kolaborasi solid dibangun bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, PT Bank Sumut, Ditlantas Polda Sumut, dan PT Jasa Raharja Cabang Medan.

Berikut adalah tahapan strategis yang disepakati untuk meningkatkan kepatuhan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah:

1. Penyederhanaan Layanan Pembayaran: Integrasi kanal pembayaran non-tunai melalui QRIS, transfer bank, dan dompet digital untuk mempermudah pembayaran PKB dan Opsen PKB tanpa hambatan birokrasi.
2. Peningkatan Akurasi Data Kendaraan: Sinkronisasi database kendaraan secara berkala antara Bapenda, Ditlantas Polda Sumut, dan Jasa Raharja untuk menekan angka tunggakan pajak.
3. Penguatan Pengawasan Elektronik: Monitoring real-time terhadap penerimaan transaksi pendapatan daerah guna menutup potensi kebocoran penerimaan anggaran.

Dengan keterlibatan aktif para camat se-Kota Medan dan asosiasi pelaku usaha, Pemko Medan menargetkan peningkatan rasio kepatuhan pajak sekaligus mendorong indeks ETPD Kota Medan ke tingkat yang lebih maju.