JAKARTA — Pertumbuhan Ekonomi Lima Persen Gagal Serap Tenaga Kerja Optimal

Ribuan pencari kerja memadati setiap gelaran job fair di berbagai kota besar di Indonesia. Gulungan berkas lamaran dan raut wajah penuh harap menjadi pemandangan karib yang sangat kontras dengan rilis data makroekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen per tahun. Namun, di balik angka fantastis yang kerap dibanggakan pemerintah tersebut, tersembunyi realita pahit: mencari pekerjaan tetap terasa semakin sulit dan mencekik bagi mayoritas masyarakat.

Paradoks Angka Pertumbuhan dan Fenomena Jobless Growth

Fenomena ini kerap disebut para ahli ekonomi sebagai jobless growth, yakni kondisi ketika roda perekonomian terus berputar dan membesar, tetapi tidak diikuti dengan pembukaan lapangan kerja formal yang memadai. Penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja menjadi penyebab utamanya. Jika pada satu dekade lalu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap hingga 500 ribu tenaga kerja, kini angka tersebut merosot drastis menjadi kurang dari 200 ribu pekerja saja.

Pergeseran Struktur Manufaktur ke Padat Modal

Salah satu pemicu utama dari mandeknya penyerapan tenaga kerja adalah fenomena deindustrialisasi dini. Sektor industri pengolahan atau manufaktur—yang secara historis menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja skala besar—terus mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB nasional. Investasi yang masuk ke Indonesia belakangan ini lebih banyak menyasar sektor padat modal seperti hilirisasi tambang dan teknologi digital, ketimbang sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

"Ekonomi kita memang tumbuh stabil di angka lima persen, tetapi kualitas pertumbuhannya mengalami penurunan drastis. Investasi yang masuk lebih banyak dialokasikan untuk membeli mesin canggih dan teknologi tinggi, bukan menyerap keringat buruh. Akibatnya, angka pengangguran terbuka tampak turun tipis, tetapi kualitas pekerjaannya bergeser ke sektor informal yang rentan tanpa jaminan sosial," ujar analis ekonomi senior Terdepan Institute.

Pergeseran struktur ini memaksa jutaan angkatan kerja baru melompat ke sektor informal demi bertahan hidup. Data nasional menunjukkan bahwa lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia kini menggantungkan hidup di sektor informal, mulai dari pengemudi transportasi daring, pedagang eceran, hingga pekerja lepas (*freelancer*) dengan penghasilan fluktuatif dan tanpa perlindungan hukum yang kuat.

Bonus Demografi di Ujung Tanduk

Kondisi pasar kerja yang belum pulih ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia yang sedang menikmati puncak bonus demografi. Setiap tahunnya, terdapat tambahan sekitar 2,5 hingga 3 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Tanpa adanya terobosan kebijakan yang berpihak pada industri padat karya serta revitalisasi sistem pendidikan vokasi, potensi besar dari bonus demografi berisiko berubah menjadi beban sosial-ekonomi yang berat.

Pemerintah dituntut untuk tidak sekadar mengejar target kuantitatif pertumbuhan PDB semata, melainkan juga mendorong kualitas pertumbuhan yang inklusif. Reindustrialisasi dengan memodernisasi sektor manufaktur padat karya, kemudahan regulasi bagi UMKM, serta penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masa depan menjadi kunci mutlak agar angka pertumbuhan lima persen tidak sekadar menjadi catatan indah di atas kertas statistik.