Laporan CHRD: Praktik Penyiksaan Masih Merajalela di Penjara Tiongkok

BEIJING — Praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dilaporkan masih berlangsung secara sistematis di dalam fasilitas penahanan serta penjara di Tiongkok. Berdasarkan temuan komprehensif dari organisasi non-pemerintah Chinese Human Rights Defenders (CHRD), para tahanan nurani (prisoners of conscience), pembela hak asasi manusia, serta aktivis politik menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis selama masa penahanan.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa otoritas penegak hukum kerap mengabaikan regulasi internasional dan hukum domestik terkait perlindungan tahanan demi memaksakan pengakuan bersalah serta meredam kritik terhadap pemerintah.

Kronologi dan Pola Pelanggaran terhadap Tahanan

CHRD mencatat pola pelanggaran hak asasi yang terjadi secara berulang melalui beberapa tahapan sejak penangkapan awal hingga masa vonis peradilan:

1. Penangkapan dan Penahanan Inkomunikado: Tersangka sering kali ditangkap secara sewenang-wenang dan ditempatkan dalam fasilitas penahanan rahasia (Residential Surveillance at a Designated Location atau RSDL) hingga enam bulan tanpa akses ke penasihat hukum maupun keluarga.
2. Interogasi dengan Kekerasan: Selama masa isolasi, aparat menggunakan metode interogasi ekstrem, termasuk pemukulan, perampasan waktu tidur (sleep deprivation), pembatasan makanan dan air, serta pengikatan pada "kursi harimau" (tiger chair) dalam durasi berhari-hari.
3. Penolakan Akses Medis: Tahanan yang menderita penyakit kronis atau cedera akibat penyiksaan kerap kali ditolak mendapatkan perawatan medis yang layak, yang pada beberapa kasus berujung pada kematian di dalam tahanan.
4. Persidangan Tertutup dan Vonis Berat: Pengakuan yang diperoleh di bawah paksaan kemudian digunakan sebagai bukti utama di pengadilan tertutup untuk menjatuhkan hukuman penjara bertahun-tahun.

"Penyiksaan di fasilitas penahanan Tiongkok bukan sekadar insiden sporadis, melainkan alat institusional yang digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan menekan para pembela HAM," tegas perwakilan CHRD dalam laporan resminya.

Kelompok Rentan dan Bentuk Intimidasi

Laporan CHRD menyoroti bahwa intensitas penyiksaan tertinggi dialami oleh tahanan dengan latar belakang tertentu. Otoritas penahanan secara terstruktur menargetkan individu yang dianggap mengancam stabilitas politik negara, antara lain:

• Pengacara dan Pembela HAM: Praktisi hukum yang membela kasus-kasus sensitif kerap dikriminalisasi dan disiksa agar mencabut izin advokasi mereka.
• Aktivis Demokrasi dan Jurnalis Warga: Individu yang mendokumentasikan pelanggaran kebijakan negara atau demonstrasi publik.
• Minoritas Etnis dan Agama: Komunitas Muslim Uighur, warga Tibet, serta praktisi keagamaan yang tidak terdaftar resmi di bawah lembaga negara.

Selain penyiksaan fisik, CHRD juga menyoroti penggunaan tekanan psikologis berat, seperti ancaman pembalasan terhadap anggota keluarga korban, guna memaksa narapidana menandatangani surat penyesalan diri.

Desakan Reformasi dan Pengawasan Internasional

Menanggapi temuan yang mengkhawatirkan ini, CHRD mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Beijing. Organisasi tersebut menuntut agar pemerintah Tiongkok segera menghapuskan sistem penahanan RSDL, mengizinkan inspektur independen PBB untuk memeriksa penjara tanpa hambatan, serta menindak tegas aparat yang terbukti melakukan penyiksaan.