Rachida Dati Diadili atas Dugaan Dana Ilegal Renault Senilai 900.000 Euro

Menteri Kebudayaan Prancis sekaligus mantan Menteri Kehakiman, Rachida Dati, harus berhadapan dengan proses peradilan terkait dugaan penerimaan dana mencurigakan sebesar 900.000 euro (sekitar Rp15,5 miliar) dari aliansi otomotif Renault-Nissan. Kasus yang menyeret figur politik terkemuka Prancis ini berpusat pada periode ketika raksasa otomotif tersebut masih dipimpin oleh Carlos Ghosn.

Jaksa penuntut dari Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional Prancis (Parquet National Financier/PNF) menduga dana yang dibayarkan kepada Dati antara tahun 2010 hingga 2012 tersebut merupakan imbalan atas aktivitas lobi ilegal di Parlemen Eropa, atau bahkan pembayaran untuk pekerjaan konsultasi fiktif yang tidak pernah terbukti secara substantif.

Kronologi Perkara dan Penyelidikan Kontrak Renault

Kasus hukum yang membayangi karier politik Rachida Dati telah berlangsung selama bertahun-tahun melalui serangkaian investigasi mendalam terhadap tata kelola keuangan Renault-Nissan:

1. 2009–2010 (Awal Kesepakatan Kontrak): Saat masih menjabat sebagai anggota Parlemen Eropa (MEP), Rachida Dati menandatangani perjanjian kerja sama pemberian jasa hukum dan konsultasi dengan Renault-Nissan Business Venturing (RNBV), anak perusahaan aliansi yang berbasis di Belanda.
2. 2010–2012 (Aliran Dana Konsultasi): Dati menerima pembayaran rutin sebesar 300.000 euro per tahun selama tiga tahun berturut-turut, sehingga total akumulasi mencapai 900.000 euro.
3. 2018–2019 (Terbukanya Audit Internal): Pasca-penangkapan Carlos Ghosn di Jepang, penyelidikan internal dan audit independen terhadap RNBV mengungkap sejumlah pengeluaran janggal, termasuk kontrak jasa penasihat hukum yang dialokasikan kepada Dati.
4. Juli 2021 (Penetapan Status Tersangka): Hakim pemeriksa perkara secara resmi mendakwa Dati atas dugaan korupsi pasif, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyembunyian pelanggaran kepercayaan.
5. 2024 (Rekomendasi Persidangan PNF): Kejaksaan Keuangan Nasional Prancis secara resmi meminta agar Rachida Dati dan Carlos Ghosn diadili di Pengadilan Kriminal Paris.

Fokus Dakwaan dan Pembelaan Pihak Dati

Otoritas hukum memfokuskan penyelidikan pada fakta bahwa Dati memegang jabatan publik sebagai anggota Parlemen Eropa pada saat menerima dana tersebut. Menurut regulasi Uni Eropa dan hukum Prancis, anggota parlemen dilarang keras menjalankan kegiatan lobi komersial untuk kepentingan korporasi swasta.

"Seluruh honorarium yang diterima merupakan kompensasi atas pekerjaan nyata sebagai pengacara internasional yang sah, bukan kompensasi terselubung untuk melobi institusi Eropa."

Pihak pembela Dati secara konsisten membantah tuduhan korupsi maupun aktivitas lobi terlarang. Kuasa hukum Dati berargumen bahwa kliennya murni menjalankan kapasitas profesional sebagai advokat independen yang membantu ekspansi internasional aliansi Renault-Nissan, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dampak terhadap Karier Politik dan Ambisi Paris 2026

Persidangan ini memberikan tekanan politik yang signifikan bagi Rachida Dati, yang saat ini menjabat sebagai salah satu menteri paling vokal di kabinet Presiden Emmanuel Macron. Selain memegang portofolio kebudayaan, Dati juga diproyeksikan sebagai kandidat kuat dari kubu sayap kanan-tengah untuk pemilihan Wali Kota Paris pada tahun 2026 mendatang.

Proses hukum yang berjalan dipastikan akan menjadi batu sandungan bagi kredibilitas politiknya, terutama di tengah komitmen pemerintah Prancis dalam menegakkan transparansi serta integritas pejabat publik.