YOGYAKARTA — Birokrasi Terpusat Hambat Peringatan Dini Erupsi Gunung Api

Di tengah ancaman erupsi gunung api yang bisa terjadi sewaktu-waktu, kecepatan arus informasi menjadi penentu utama keselamatan ribuan nyawa. Namun, warga yang bermukim di sekitar lereng gunung api kawasan terpencil Indonesia masih harus menghadapi kenyataan pahit. Kecepatan alur komunikasi peringatan dini bahaya erupsi di daerah pelosok hingga kini masih terkendala oleh belitan birokrasi dan keterbatasan wewenang operasional pos pengamatan lokal.

Sistem mitigasi bencana saat ini mengharuskan petugas pos pemantauan di daerah terpencil sebatas mencatat dan merekam data seismik. Data mentah tersebut tidak dapat langsung diolah untuk mengeluarkan imbauan evakuasi lokal, melainkan harus dikirimkan terlebih dahulu ke kantor pusat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung, Jawa Barat. Proses verifikasi dan analisis terpusat yang melintasi ribuan kilometer ini memicu jeda waktu kritis yang berpotensi membahayakan keselamatan warga di zona bahaya.

Mandat Terbatas Pos Pemantauan Daerah

Mekanisme pelaporan yang bertingkat dan terpusat tersebut dinilai kurang responsif untuk menghadapi karakter erupsi gunung api yang bergerak sangat cepat. Ketika aktivitas magmatik meningkat drastis dalam hitungan menit, koordinasi berjenjang justru menjadi hambatan utama dalam penyampaian status darurat kepada masyarakat setempat.

Pakar Vulkanologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Agung Harijoko, mengkritisi secara tajam lambatnya rantai komando pada pos pengamatan daerah yang belum mengantongi otoritas mandiri. Menurutnya, pemangkasan alur birokrasi merupakan syarat mutlak agar rekomendasi keselamatan dapat dieksekusi secara instan.

"Hasil analisis dari Bandung dikembalikan ke pos pengamatan. Nah, yang harus ditingkatkan adalah bagaimana pos ini diberi mandat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat," ujar Prof. Agung Harijoko menekankan pentingnya otonomi pos pengamatan lokal.

Komparasi Efektivitas Sistem Mitigasi

Kondisi memprihatinkan di kawasan pelosok ini bertolak belakang dengan pola komunikasi terpadu yang telah diterapkan pada mitigasi bencana Gunung Merapi di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pos pemantauan Gunung Merapi di bawah BPPTKG telah memiliki status kelembagaan berupa balai, sehingga diberikan kewenangan penuh untuk mengambil tindakan responsif dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berikut adalah perbandingan alur mitigasi dan kewenangan antara pos pengamatan gunung api di daerah pelosok dengan pos pemantauan Gunung Merapi:

Urgensi Desentralisasi Otoritas Mitigasi Bencana

Pembelajaran dari penanganan Gunung Merapi membuktikan bahwa efisiensi penyampaian informasi berbanding lurus dengan penurunan risiko korban jiwa. Oleh karena itu, reformasi struktur kelembagaan mitigasi gunung api di pelosok Nusantara sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PVMBG didesak untuk melakukan desentralisasi kewenangan. Petugas lapangan di pos pemantauan pelosok perlu dibekali dengan:

• Pelatihan analisis terapan: Meningkatkan kapasitas SDM lokal agar mampu menginterpretasi data seismik secara cepat.
• Otoritas rilis darurat: Pemberian kewenangan hukum untuk mengeluarkan peringatan dini lokal tanpa menunggu persetujuan pusat saat situasi kritis.
• Konektivitas jaringan mandiri: Penyediaan sarana komunikasi radio dan satelit yang tidak bergantung pada jaringan seluler publik.

Tanpa adanya keberanian untuk memangkas birokrasi dan melimpahkan wewenang ke tingkat tapak, masyarakat di lereng gunung api terpencil akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman laten. Ketepatan data tidak akan berarti banyak jika terlambat disampaikan kepada mereka yang berada di garis depan bencana.