MEDAN — DPRD Dukung Sanksi Tegas Dua Kepling Terlibat Narkoba

TERDEPAN.ID, MEDAN — Keprihatinan mendalam melanda jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan setelah dua oknum Kepala Lingkungan (Kepling) diringkus aparat kepolisian akibat terlibat dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Menanggapi insiden mencoreng tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Saipul Bahri, menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas yang akan diambil oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk menindak tanpa kompromi para aparatur yang melanggar hukum.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola birokrasi pemerintahan di tingkat tapak. Sebagai figur pejabat yang berhubungan langsung dengan warga sehari-hari, keterlibatan Kepling dalam lingkaran peredaran barang haram dinilai sebagai bentuk pengkhianatan atas amanah publik dan merusak tatanan ketertiban masyarakat.

Detail Pengungkapan Kasus Kepling Terlibat Peredaran Narkoba

Berdasarkan data yang dihimpun, dua oknum Kepling tersebut ditangkap dalam dua operasi terpisah oleh aparat kepolisian setempat. Kasus pertama menyeret seorang pria berinisial AR (37), Kepling yang bertugas di wilayah Jalan Cik Ditiro, Blok 11 D, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Oknum Kepling tersebut diciduk petugas pada 15 Agustus lalu atas dugaan peredaran gelap narkotika. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti yang sangat fantastis berupa 600 butir pil ekstasi.

Sementara itu, pengungkapan kasus kedua menyasar seorang wanita berinisial FAP (41), Kepling di kawasan Jalan Brigjen Katamso atau Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun. FAP diringkus tim kepolisian pada Sabtu sore, 29 Agustus, lantaran diduga kuat mengedarkan perangkat pod getar berisi zat terlarang beserta pil ekstasi. Polisi menyita barang bukti berupa dua unit pod getar dan dua butir pil ekstasi dalam operasi penangkapan tersebut.

Desakan Evaluasi Total dan Tes Narkoba Berkala

Politikus dari Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa peristiwa kelam seperti ini tidak boleh lagi terulang di lingkungan instansi Pemko Medan. Saipul mendesak agar ada reformasi mendasar dalam mekanisme rekrutmen serta pengawasan kinerja Kepling di seluruh wilayah Medan.

"Hal seperti ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi di lingkungan Pemko Medan. Pengawasan dan pemilihan Kepling harus ditingkatkan ke depannya," tegas Saipul Bahri.

Lebih lanjut, Saipul menekankan bahwa sanksi pemecatan tidak hormat harus diberlakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera. Selain sanksi berat, Pemko Medan disarankan untuk merancang prosedur pencegahan secara sistematis melalui pemeriksaan kesehatan dan urine test secara mendadak serta berkala bagi seluruh aparatur tingkat lingkungan.

Poin Kunci Langkah Pembenahan Birokrasi Pemko Medan

Guna memutus rantai peredaran narkotika yang merambah struktur birokrasi paling bawah, DPRD Kota Medan mendorong pelaksanaan sejumlah poin penting berikut:

• Sanksi Pemecatan Tidak Hormat: Memberikan penindakan administratif tertinggi berupa pemecatan langsung bagi Kepling yang terbukti terlibat kasus tindak pidana narkotika.
• Pengetatan Seleksi Kepling: Memperketat proses rekrutmen Kepala Lingkungan baru dengan melacak rekam jejak moralitas serta integritas calon secara komprehensif.
• Pemeriksaan Urine Rutin: Menjalankan tes urine acak dan berkala yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) bagi seluruh pejabat wilayah.
• Penguatan Pengawasan Warga: Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan indikasi perilaku menyimpang dari para pelayan publik di lingkungannya.

Masyarakat Kota Medan kini menanti keberanian Pemko Medan dan kepolisian dalam mengusut tuntas jaringan narkoba tersebut hingga ke akarnya. Langkah pembersihan internal ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, transparan, serta terbebas dari ancaman bahaya narkotika.